DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAMAT KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KETUA DPRDSU MENGHADIRI ACARA KUNJUNGAN KERJA MAHKAMAH KEHORMATAN DPR RI DI POLDA SUMATERA UTARA

Posted February 12, 2020
Written by user
Category Umum
KETUA DPRDSU MENGHADIRI ACARA KUNJUNGAN KERJA
MAHKAMAH KEHORMATAN DPR RI DI POLDA SUMATERA UTARA
 
 
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. Baskami Ginting menghadiri Acara Kunjungan Kerja MKD DPR RI Ke Polda Sumut, Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Timbang Deli, Medan Amplas, Rabu (12/02/2020).
 
Kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menerima masukan sebagai evaluasi dan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 tentang Kode Etik dan peraturan DPR RI Nomor 2 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.
 
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Aula Tribata Mapolda Sumut yang dihadiri oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si beserta jajaran, Kajati Sumut Dr. Amir Yanto, SH, MM, MH beserta jajaran, H. Salman Alfarisi, Lc. M.A (Wakil Ketua DPRD-SU), H. Wagirin Arman, S.Sos (Ketua Badan Kehormatan DPRD-SU), Dr. H. Hariyanto, Lc. M.A (Anggota Badan Kehormatan DPRD-SU), Drs. H. Syahrul Ependi Siregar, M.E.I (Fraksi PDI Perjuangan), Hj. Riri Stephanie Siregar, SH (Fraksi Hanura) serta para akademisi.
 

Acara diskusi tersebut dipimpin oleh Ketua Mahkamah Kehormatan DPR-RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE (Fraksi PKS). Dalam paparannya Ketua MKD DPR RI menjelaskan pokok-pokok perubahan Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI. Ketua MKD DPR RI juga menambahkan bahwa Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPR dan sistem pendukung DPR untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibiltas Lembaga Perwakilan. Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan  mendengarkan langsung masukan masing-masing perwakilan peserta dari Polda Sumut, Kejati Sumut, DPRD Sumut serta kalangan para Akademisi yang berkaitan tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD DPR RI dalam menjalankan tugas karena MKD DPR RI tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dari instansi terkait. Pertemuan diakhiri dengan penyerahan plakat cinderamata dan foto bersama.