DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAMAT KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA BERKUNJUNG KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted February 14, 2020
Written by user
Category Umum
BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA BERKUNJUNG KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 
    
  
Kamis, 13/2/2020, Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara kunjungan tersebut dihadiri oleh Pantas Nainggolan, SH, MM (Ketua) didampingi  Dedi Supriadi, S.I.Kom (Wakil Ketua), Ahmad Yani, Judistira Hermawan, Gembong Warsono, Mohammad Arifin, Hasbiallah Ilyas, Desie Cs, H. Ferrial Sofyan, Riaono   P Ahmad, Manuara Siahaan (Anggota). Pertemuan di buka dan dipimpin oleh Drs. H. Syahrul Efendi Siregar, M.Si Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara diruang rapat Banmus DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Supriadi, S.I.Kom menyampaikan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Bapemperda merencanakan akan mengesahkan 26 (duapuluh enam) Ranperda selama periode 2019-2024. Dimana saat ini Ranperda tersebut sedang dikejar untuk penyelesaiannya. Pada awalnya eksekutif mengusulkan 50 (limapuluh) Ranperda dan Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui setengahnya, Bagaimana dengan di DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
 
Menanggapi hal tersebut, Drs. H. Syahrul Efendi Siregar, M.Si menyampaikan bahwa mekanisme pengusulan Ranperda harus sesuai dengan Regulasi dan peraturan yang ada. Saat ini DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024 sedang mengagendakan 20 (dua puluh) Ranperda yang akan di Paripurnakan dan 6 (enam) Ranperda yang belum di selesaikan. Total seluruh Ranperda yang harus selesai berjumlah 26 (duapuluh enam) Ranperda.
      
Alat Kelengkapan Dewan Khususnya Komisi-komisi juga mengusulkan Ranperda dimana masing-masing Komisi megusulkan lima sampai enam Ranperda ke Bapemperda, setelah berkonsultasi dan melihat usulan Ranperda yang lebih dibutuhkan dan yang bermanfaat bagi masyarakat baru disepakati satu Ranperda setiap Komisi.