DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAMAT KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

BANMUS DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN KUNKER KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted February 3, 2020
Written by user
Category Umum
BANMUS DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KUNKER  KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 
Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara, Parlaungan Simangunsong, ST menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota Banmus DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan pada hari Senin (3/2/2020) di ruang rapat Badan Musyawarah. Kunjungan tersebut dalam rangka berkonsultasi terkait Mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD ditingkat Badan Anggaran DPRD sebelum di Paripurnakan.
 
Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Ramses L. Gaol mempertanyakan tentang cara menampung Pokok-pokok pikiran DPRD di APBD. Sahrul M. Manalu Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan mengungkapkan bahwasanya persoalan yang muncul adalah akibat banyaknya aspirasi dari masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran tetapi tidak terakomodir dalam program Anggaran APBD, bagaimana agar aspirasi masyarakat ini bisa tertampung dalam APBD.
 Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara, Parlaungan Simangunsong, ST, mengatakan untuk menampung Pokok-pokok pikiran DPRD harus melalui beberapa tahapan salah satunya dengan melalui tahapan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kab/Kota, dalam kegiatan Musrenbang inilah di masukkan Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut. Disamping itu DPRD dan Eksekutif  harus menjalin komunikasi yang erat supaya terjalin kerja sama yang baik untuk kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan Permendagri No.13/2006  dalam pembahasan KUA, PPAS, dan RAPBD. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD 5 bulan sebelum penetapan APBD, yang paling lambat 31 Desember, berarti harus pada akhir Juli. Pada waktu tersebut, DPRD juga sedang melaksanakan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan KUA/PPAS perubahan APBD tahun berjalan.
    
 Julius Menrofa Tenaga Ahli Banggar mengatakan dalam teknis pelaksanaan penyusunan pokok-pokok  pikiran terlebih dahulu e-Pokir beserta semua laporan yang menyangkut e-Pokir di selesaikan sebelum masuk ke rapat RKPD, semua laporan e-Pokir yang masuk dimasukkan kedalam RKPD, menyangkut apakah ditolak atau diterima tentang e-Pokir yang dimasukkan, hal ini berdasarkan hasil verifikasi dari BAPPEDA dan BAPPEDA sendiri yang akan memberikan alasannya diterima atau ditolak karena itu DPRD dan Eksekutif harus berkomunikasi dengan baik.