DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAMAT KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI A DENGAN BIRO HUKUM SETDAPROVSU, Plt. WALIKOTA MEDAN, CAMAT LABUHAN

Posted December 12, 2019
Written by user
Category Umum
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI A DENGAN BIRO HUKUM SETDAPROVSU, Plt. WALIKOTA MEDAN, CAMAT LABUHAN KAB. DELI SERDANG, KEPALA DESA HELVETIA KEC. LABUHAN DELI KAB. DELI SERDANG, BPN PROVSU, BUPATI DELI SERDANG, BIRO HUKUM KAB. DELI SERDANG, KEJAKSAAN NEGERI KAB. DELI SERDANG, KAPOLRES BELAWAN, KODIM 0201/ BS, PTPN II, KUASA PENGURUS BESAR AL – JAMIYATUL WASLIYAH (Dr. H. ISMAIL EFENDY, M. SI) DAN PERWAKILAN MASYARAKAT PENGGARAP
 
Kamis, 12 Desember 2019 Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Biro Hukum Setdaprovsu, Plt. Walikota Medan, , Camat Labuhan Kab. Deli Serdang, Kepala Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, BPN Provsu, Bupati Deli Serdang, Biro Hukum Kab. Deli Serdang, Kejaksaan Negeri Kab. Deli Serdang, Kapolres Belawan, Kodim 0201/ BS, PTPN II, Kuasa Pengurus Besar Al – Jamiyatul Wasliyah (Dr. H. Ismail Efendy, M. Si) Dan Perwakilan Masyarakat Penggarap yang di laksanakan di ruang rapat Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
Rapat yang di Pimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Provsu (Hendro Susanto) dan di dampingi anggota Komisi A DPRD Provsu dengan membahas permasalahan terkait Surat Ketua DPRD Provsu No. 2310/18/Sekr dan Klarifikasi dari PB Alwasliyah Sumut dengan pihak – pihak penggarap terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1331 K/ Pid. Sus/ 2019.

Dalam hal ini Ketua Komisi A DPRD Provsu  (Hendro Susanto) menyatakan bahwa mengenai Surat Ketua DPRD Provsu No. 2310/ 18/ Sekr tersebut tidak bisa dijadikan sebagai Dasar Hukum dalam mengambil tindakan agar pemasangan pagar dihentikan di atas lahan seluas 32 Hektar di PAsar IV, Desa Helvetia, Kecamatan LAbuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang menyebabkan aktifitas masyarakat terhambat tersebut dikarenakan surat tersebut hanya sebagai surat rekomendasi. Ketua Komisi A DPRD Provsu juga berharap Penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan win – win solution antara Penggarap dan PB Al Wasliyah serta mendukung kepada pihak Kepolisian untuk menyelesaikan dengan sesuai ketentuan.