DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAMAT KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU DAN DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HULU KE DPRD-SU

Posted November 29, 2019
Written by user
Category Umum
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III DPRD PROVINSI RIAU
DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KUNKER  KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA


Selasa, 26/11/19. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau dan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmansyah Sibari di dampimgi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Timbul Sinaga, MSA dan Gusmiyadi, SE. Kunker Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardiantom SE, didampingi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau. Sedangkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh Suwandi Ritonga (Wakil Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu) di dampingi Pimpinan dan Anggota Komisi II Kabupaten Indragiri Hulu. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Syahrida Khairani dari Dinas Perkebunan Provsu dan Yulizar  dari Biro Bina Perekonimian Setdaprovsu. 
Husaimi Hamidi, SE, MH (Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau) mengatakan Kedatangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dalam rangka kegiatan sharing  informasi terkait dengan Wacana Revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan. Disamping itu DPRD Provinsi Riau berencana membuat Forum Penghasil Sawit se Sumatera dengan tujuan agar UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan bisa di revisi untuk kemakmuran rakyat dan keadilan bagi masyarakat. Harapan kami DPRD Provinsi Sumatera mendukung gagasan yang disampaikan. Hal senada juga di sampaikan oleh Dodi Irwansyah, S. HI (Ketua Komisi II DPRD Kab. Indragiri Hulu).
Menanggapi hal tersebut Rahmansyah Sibari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara mengatakan terkait dengan gagasan Forum Penghasil Sawit se Sumatera yang di sampaikan, DPRD Provinsi Sumatera menyambut baik  karna segala bentuk pendapatan daerah harus di kejar karna berdampak langsung ke masyarakat, tentu harus dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan undang-undang. Gusmiyadi, SE Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara juga mengatakan Ada beberapa isu penting terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan, seperti kurang transparan, cenderung tidak stabil karena di tentukan dengan harga Dollar sehingga membuat Pemerintah Daerah kesulitan membuat rancangan anggaran karena tidak stabilnya ketentuan tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan.
Syahrida Khairani (Dinas Perkebunan Provsu) menanggapi gagasan dari DPRD Provinsi Riau mengatakan,  Dalam hal Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan sejak bergulirnya UU No. 33 Tahun 2004 dimana pada UU tersebut tidak ada dimasukkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan, berdasarkan hal tersebut Forum Komunikasi Gubernur sejak tahun 2006 telah membuat kesepakatan dengan berbagai usulan Dana Bagi Hasil (DBH)  yang di tujukan kepada Presiden yang di tanda tagani 19 Gubernur dan sampai saat ini belom ada di akomodir sama sekali. Sumatera Utara juga sagat mengiginkan Dana Bagi Hasil (DBH)  tersebut tapi sampai saat ini belom ada akomodir oleh Pemerintah Pusat, berbagai upaya telah diakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara salah satunya dengan berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri. Dan sampai saat ini belom di Tanggapi Pemerintah Pusat.