DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 74
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN KERJA KOMISI B DPRD KABUPATEN TOBA SAMOSIR DITERIMA OLEH ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UT

Posted August 14, 2019
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN KERJA KOMISI B DPRD KABUPATEN TOBA SAMOSIR DITERIMA OLEH ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA.
 
Selasa, 13/8/2019, Komisi B DPRD Kabupaten Toba Samosir berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, kunjungan tersebut dipimpin oleh ketua Komisi B DPRD Kabupaten Toba Samosir, Tua Parasian Silaen, SE dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Toba Samosir, Wilson Pangaribuan didampingi oleh Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Toba Samosir PNMH. Pandapotan Pardosi, Liston Hutajulu ST, Tohanan Siagian, Hisar Hutaraja, Boy A. Simangunsong, Sabardah Tambunan dan Edward Simanjuntak diterima oleh H. Ikrimah Hamidy, ST ( Anggota Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara) dan Sirajuddin Gayo ( Tenaga Ahli Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara) di Ruang Rapat Banmus DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
 
Dalam pertemuan tersebut, ketua komisi B DPRD Kabupaten Toba Samosir, Tua Parasian Silaen, SE mengatakan kedatangan Komisi B DPRD Kabupaten Toba Samosir dalam rangka mendukung pelaksanaan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2019 yang efektif dan efisien.
Sebelum anggota dewan Komisi B DPRD Kabupaten Toba Samosir mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terlebih dahulu Tenaga Ahli Banggar DPRDSU memberikan keterangan bahwa dalam pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara terdapat pemotongan-pemotongan anggaran, namun dana hibah lebih diutamakan, yang sifatnya aspirasi diutamakan untuk dimasukkan pada anggaran. Pemotongan anggaran atau rasionalisasi ini dilakukan akibat adanya target pendapatan yang tidak tercapai, karena ada pendapatan yang seharusnya didapat dari PT.Inalum tetapi malah tidak didapatkan. Pemotongan-pemotongan dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan. Dana Bagi Hasil juga akan dikurangi, BKP yang sudah di alokasikan dan belum digunakan juga akan dikurangi, hal ini akan berdampak kepada Kabupaten/Kota.

Sirajuddin Gayo menambahkan, pembahasan APBD ini dilakukan secara simultan, misalnya pada pagi hari membahas  P. APBD maka pada sore harinya membahas APBD Murni 2020. Ditargetkan di awal September 2019 sebelum anggota dewan periode 2019-2024 dilantik pembahasan P. APBD 2019 dan APBD Murni 2020 dapat diselesaikan.
Pada kesempatan diskusi, Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir mengajukan pertanyaan perihal dampak pengurangan Anggaran seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi. Selain itu oleh karena didapatkan informasi akan adanya pemotongan-pemotongan anggaran di APBD  Provinsi sebagai akibat dari masih adanya anggaran yang belum tertagih dari PT.Inalum yang tadinya diharapkan sebagai sumber DBH bagi DPRD Toba Samosir dalam hal ini tidak dibahas dan dimasukan dalam APBD  kabupaten Toba Samosir  sebagai pendapatan, namun DPRD Kabupaten Toba Samosir setuju bila anggaran hibah atau yang sifatnya aspirasi untuk tidak dikurangi ketimbang anggaran lainya.
 
 
Pertanyaan lainnya adalah, terkait dengan pemotongan anggaran, apakah anggaran pembangunan jalan Provinsi yang ada di Toba Samosir ikut terpotong juga? Berikut pertanyaannya, dana aspirasi yang dulunya belum terselesaikan apakah Pemerintah Provinsi  akan menyikapinya, apakah berlanjut, bila berlanjut sampai kapan? Bagaimana dana aspirasi bagi anggota dewan yang tidak terpilih lagi tetapi dana aspirasi belum terselesaikan sebelumya, Apakah masih bisa?
Dari beberapa pertanyaan dan pendapat dari DPRD Kabupaten Toba Samosir, Ikrimah Hamidy, ST anggota komisi A DPRD SU mengatakan terkait dengan pembahasan P. APBD 2019 sudah memasuki tahap sinkronisasi untuk menuju Paripurna. namun seperti kita ketahui seperti sudah dijelaskan di atas target pendapatan Daerah Sumatera Utara mengalami pengurangan, hal ini dikarenakan terget pendapatan dari PT. Inalum tidak tercapai selama dua tahun, hal ini tentu mengganggu pembagian DBH. KUA PPAS APBD Murni 2020 saat ini sudah di sahkan, selanjutnya mengenai pembangunan dan perbaikan jalan Provinsi di Sumatera Utara sampai saat ini masih merupakan prioritas.
 
 
Mengingat Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi  D.I. Aceh dihunjuk menjadi tuan rumah PON maka APBD kita akan lebih prioritas membangun sarana dan prasarana fasilitas olahraga, Ikrimah mengatakan untuk pembangunan akan lebih baik kita berharap dari APBN. Terkait dana aspirasi Pemerintah Provinsi akan memberikan ruang kepada komisi-komisi di DPRD Pro]vinsi untuk mengusulkan program dan akan memberikan anggaran 40 Milyar rupiah per komisi, dimana per komisi, ada lebih kurang 20 orang, jadi sekitar 2 milyar rupiah per orang namun sifatnya Program bukan dalam bentuk uang yaitu program yang diusulkan kepada OPD namun realisasinya belum bisa dijawab.