DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 74
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

DEWAN PIMPINAN DAERAH KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD K.S.P.S.I)

Posted August 27, 2019
Written by user
DEWAN PIMPINAN DAERAH KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD K.S.P.S.I)
 
Unjukrasa Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K.S.P.S.I)  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Selasa, tanggal  27 Agustus  2019. Dengan jumlah massa sebanyak 600 (enam ratus) orang, diterima berdialog di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Bapak Sutrisno Pangaribuan, ST (Ketua Komisi D).
 
Delegasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K.S.P.S.I). Menuntut 6 (Enam) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
  1. Tolak Revisi Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan menganti dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dan tidak merugikan pekerja/Buruh.`
  2. Batalkan PP Nomor 76 Tahun 2015 sekaligus Batalkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B. 240/M Naker/PHISSK-Upah/X/2018. Tanggal 15 Oktober 2018 tentang; Penyampaian Data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestic bruto tahun 2018, yang nantinya untuk penetapan upah minimum Provinsi (UMPK) dan penetapan Upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK) tahun 2020 tetap dilaksanakan berdasarkan hasdil Survei Kebutuhan hidup dipasar-pasar tradisional sekaligus para Gubernur dan Walikota/Bupati tidak lagi ragu untuk penetapan upah minimum tahun 2020 yang berdasarkan survey dan kenaikan harga kebutuhsn bahan pokok dipasar-pasar trdisional
  3. Berikan Tindakan Tegas dan Keras kepada pegawai pengawas pengwas dan PPNS yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga kasus pelangaran hak-hak normative yang dilakukan PT. Starindo prima sampai 6 (enam) tahun lamanya tidak sesuai, padahal kasus yang terjadi diminta oleh Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara yang memprosesnya serta adanya NOTA dan PELAKSANAAN NOTA yang sudah diterbitkan Dinas Ketenagakerjaan tetapi tidak sampai dimeja persidangan pengadilan padahal Pelapor-pelapor sudah dimintai keterangan sekaligus adanya Gelar perkara yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara tetapi Pelapor Tidak Diundang/ Tidak Hadir
  4. Selesaikan Kasus pelanggaran Hak-Hak Normativ yang terjadi PT. Strindo Prima dengan seadil-adilnya
  5. Tindak dan Hukum pengusaha PT. Pratama Sakti Mandala yang anti Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Union Busting)
  6. Ganti dan Perbaharui Anggota Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA) dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartite Kota Medan yang berdasarkan utusan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berhak.
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara  oleh Bapak Sutrisno Pangaribuan, ST (Ketua Komisi D) menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Mengapresiasi kedatangan dari Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K.S.P.S.I) dan akan kami sampaikan ke Pimpinan
  • DPRD Provinsi Sumatera Utara khususnya saya menyetujui dan berdiri bersama (DPD K.S.P.S.I) dengan tegas menolak Revisi UU No.13 Tahun 2003, kalau pun UU baru nanti harapan kita buruh harus lebih sejahtera lagi ke depan.
  • DPRD Provinsi Sumatera Utara akan di Fax kan secara langsung ke Pesiden RI dan Kementerian  Tenaga Kerja Republik Indonesia  (Fax Terlampir)
  • Anggota DPRD-SU Periode 2014- 2019 akan berakhir, kami  akan merekomendasikan Ke Komisi E untuk menjadwalkan sebelum tanggal 14 September 2019 dengan mengundang Dirut/ Pihak  PT. Pratama Pasar Tembung Sakti Mandala