DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 74
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN KERJA DPRD KABUPATEN KARO KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted July 30, 2019
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN KERJA DPRD KABUPATEN KARO KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
  
Selasa, 30/07/2019, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo melakukan Kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, kunjungan tersebut dipimpin langsung anggota DPRD Kabupaten Karo Ramly Sitepu di dampingi seluruh anggota DPRD Kabupaten Karo, diterima oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara  Ebenejer Sitorus, SE didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Brilian Moktar, SE, MM , Lidiane Lase  dan Dra. Delmeria beserta Staf Subbag Protokol DPRD Provinsi Sumatera Utara diruang rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ebenejer Sitorus, SE mengucapkan selamat datang dan berterimakasih atas kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Karo. Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Karo Ramly Sitepu dalam sambutannya mengatakan, Kedatangan Rombongan DPRD Kabupaten Karo ke DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Ranperda tentang Lingkungan Hidup dan B3.

 
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ebenejer Sitorus mengatakan, terkait dengan Ranperda tentang Lingkungan Hidup dan B3 bahwa Peraturan Daerah belum ada, dimana hingga sampai saat ini limbah B3 di Sumatera Utara dikirim ke Provinsi lain seperti Jawa Barat dan Batam. Seperti kita ketahui bahwa hal ini menghabiskan banyak biaya. Oleh karena itu Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara ingin merancang TPS Pengelolaan Limbah B3 di Sumatera Utara sehingga tidak memerlukan transporter ke Provinsi lain. Selanjutnya bila DPRD Kabupaten Karo ingin membuat Ranperda tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maka hal ini perlu dikaji oleh staf ahli dibidang Lingkungan Hidup sehingga hal ini sesuai program Presiden mengenai Tanah Objek Reformasi Agraria.