DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 74
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA KELUARGA BESAR KOMUNITAS MAHASISWA PAPUA Se -SUMATERA (Kompas)

Posted January 3, 2019
Written by user
UNJUK RASA KELUARGA BESAR KOMUNITAS MAHASISWA PAPUA
Se -SUMATERA (Kompas)



Unjukrasa Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (Kompas) dengan jumlah  massa 80 (Delapan Puluh) orang  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Jumat, 3 Januari 2019 pukul 12.00 Wib. Para peserta aksi diterima berdialog di depan Gedung DPRD-SU oleh Bapak Drs. Aripay Tambunan, MM (Wakil Ketua Komisi B DPRD-SU) dan H. Syahmidun Saragih, S.Sos (Anggota Komisi D DPRD-SU)
 
Delegasi Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (Kompas) Menuntut 4 (Empat) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut :
  1. Pemerintah pusat tarik kembali Aparat keamanan gabungan TNI\POLRI yang masih bertahan sampai sekarang di Nduga Papua
  2. Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab atas kontak penyerangan antara TNI/POLRI dan TPN-PB yang mengorbankan warga sipil, hingga mengunsidi belantara hutan Papua
  3. Trauma dengan TNI/POLRI yang pemerintah pusat tugaskan sebagai Tim keamanan, perlindungan dan pengayoman.
  4. Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab untuk kembalikan warga sipil (warga Nduga) untuk kembali kerumah masing-masing. Biarkan masyarakat sipil memulai pekerjaan yang baru, ditahun yang baru.
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Bapak Drs. Aripay Tambunan, MM (Wakil Ketua Komisi B DPRD-SU) dan H. Syahmidun Saragih, S.Sos (Anggota Komisi D DPRD-SU)  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Mengapresiasi kedatangan dari Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (Kompass)  di depan Gedung DPRD-SU dan Berdialog dengan Penerima Aspirasi.
  • Statemen dari Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (Kompass)  akan diteruskan ke Pemerintah Pusat Kementerian Hukum dan HAM dan DPR-RI Melalui Pimpinan DPRD-SU