DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SUMPAH PEMUDA KE 91
SELAMAT KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA MIMBAR RAKYAT ANTI KORUPSI

Posted December 11, 2018
Written by user
UNJUK RASA MIMBAR RAKYAT ANTI KORUPSI

Unjukrasa Mimbar Rakyat Anti Korupsi dengan jumlah  massa 100 (Seratus) orang  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Selasa, 11 Desember 2018. Delegasi diterima dan berdialog di Depan Gedung DPRD-SU oleh Bapak H.M. Dahril Siregar, SE ( Ketua Komisi E DPRD-SU).
 

Delegasi Mimbar Rakyat Anti Korupsi menyampaikan statement 9 (Sembilan) pernyataan sikap secara lisan sebagai berikut :
  1. Kasus Korupsi melibatkan sejumlah Kepala Daerah Kabupaten/ Kota di Sumut, dan 38 Anggota DPRD Sumut menjadi potret buruk yang melukai hati dan mengkhianati amanah rakyat Sumatera Utara, prosesnya sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor. Diminta agar tidak terulang lagi, untuk itu kami mendesak DPRD Sumut membuat rekomendasi, agar KPK RI dan penegak hukum menuntaskan kasus-kasus tersebut dengan tidak tebang pilih terhadap para pihak yang mengembalikan uang maupun asal sumber uangnya segera diproses status hukumnya, dan menjadikan keterangan para terdakwa serta saksi dipengadilan sebagai bukti untuk ditindak lanjuti.
  2. Terhadap polemik proses perizinan Podomoro Deli City Medan, diketahui telah beredar poto mirip sejumlah pejabat Pemko Medan didalam sebuah jet mewah, dugaan bahwa ini sebagai bentuk gratifikasi telah dilaporkan kepada penegak hukum, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diharapkan DPRD Sumut dapat menggelar forum klarifikasi.
  3. Atas pembahasan Ranperda Penyertaan modal ke Bank Sumut kasus Investasi Bank Sumut senilai 147 Milyar ke PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance yang dibekukan OJK harus menjadi perhatian serius oleh DPRD Sumut karena berdampak merugikan keuangan daerah dan bernuansa kongkalikong; diikuti dengan merekomendasikan agar penegak hukum segera melakukan pengusutan
  4. 4.     Terhadap pendapatan dari Sektor Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, agar tidak terjadi kebocoran keuangan Negara, DPRD Sumut dan Gubernur Sumut dapat menelaah kesesuaian antara izin konsensi Hak Guna Usaha (HGU) dengan fakta luas kebun dilapangan, belum lagi kasus koporasi/ koorporasi perkebunan kelapa sawit merusak kawasan hutan dalam membangun kebun kelapa sawit mesti diinvestigasi, evaluasi dan pembentukan tim.
  5. 5.     DPRD Sumut dan Gubernur Sumut didesak untuk memastikan kebenaran alih managemen perkebunan Kelapa Sawit Kawasan di Register 40 Padang Lawas sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Alih Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara seluas ± 47.000 (Empat Puluh Tujuh Ribu) Hektar beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya.
  6. DPRD Sumut harus mendorong dan mengawasi Gubernur Sumut dalam melaksanakan kebijakan Inpres No. 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit serta peningkatan produktivitas Perkebunan kelapa sawit dan mengevaluasi kinerja Dinas Perkebunan Sumatera utara yang terlalu lamban dalam mendorong program kebun sawit yang berkelanjutan terbukti sampai 2018 baru 30 Perusahaan Perkebunan yang bersertifikat ISPO dari 300 Perusahaan;
  7. Mendesak kepada Polri untuk mengungkap Kasus Novel Baswedan yang sudah 600 hari belum mendapat jejak para pelaku pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hingga kini pengungkapan kasus tersebut belum mendapatkan titik terang;
  8. Kejanggalan penyelenggara seleksi calon Dewan Pengawas dan Komisaris yang akan ditempatkan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemrov Sumut, dalam pengumuman No. 539/12637 tertanggal 06 Desember 2018 tidak memiliki konsederan memuat dasar peraturan yang menjadi rujukan, mekanisme penjaringan bertentangan dengan peraturan yang berlaku Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 7 ayat (4) Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; untuk itu kami mendesak agar DPRD-SU mengingatkan Gubernur Sumut supaya di perbaiki.
  9. Bahwa kisruh dipasar Marelan akibat adanya dugaan pungli dan korupsi proses pembangunannya, sejumlah pihak telah ditangkap oleh Subdit Renakta Krimum Polda Sumatera Utara dalam proses OTT, kita berikan apresiasi tinggi atas kinerja tersebut, akan tetapi mengherankan saat yand di OTT pungli tersebut ditangguhkan penahanannya, maka kami mendesak Ketua DPRD-SU melalui Komisi B DPRD-SU agar menindaklanjuti surat pengaduan pedagang Pasar Marelan untuk segera memanggil Dewan Pengawas PD Pasar Kota Medan dan Dirut PD Pasar Kota Medan agar mempublikasikan 800 Nama, alamat pedagang yang telah dan akan berhak mendapat lapak/kios guna mengetahui apakah benar issu oknum dan pihak tertentu diluar pedagang mendapat jatah lapak/kios; dan Polda Sumatera Utara terkait proses hukum pungli OTT yang dimungkinkan dikembangkan untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi dan aliran dana pungli

Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Bapak H.M. Dahril Siregar, SE ( Ketua Komisi E DPRD-SU) menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Mengapresiasi kedatangan dari Mimbar Rakyat Anti Korupsi di Depan Kantor DPRD-SU Berdialog dengan Tim Penerima Aspirasi.
  • Statement diterima oleh Tim Penerima Aspirasi dan akan disampaikan ke Ketua DPRD-SU untuk ditindak lanjuti oleh Komisi terkait
  • Kami akan memperjuangkan nasib rakyat Sumatera Utara untuk mensejahterahkan masyarakat Sumatera Utara