Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BAGIAN KEAHLIAN DPR RI KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted November 23, 2018
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BAGIAN KEAHLIAN DPR RI KE DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA
 
Jum’at 23/11/18, Sekretariat Jenderal DPR RI Bagian Persidangan, Biro Persidangan II berkunjung ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI Cholida Indryana, S.H didampingi Kabagset BURT Wazir, SE, MM, Perisalah Legislatif Drs. Uli Sintong Siahaan, MSi beserta, Kasubag Pansus, Kasubag Baleg, Kasubag MKD dan Staf Sekretariat Jenderal DPR-RI, diterima oleh Kabag Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Drs. Toman Nababan, MSP didampingi Plh. Kabag Protokol dan HAL Evelyn Sitanggang, SE, MSP, Kasubag Pengkajian Hukum, Kasubag Perkapdis, Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara diruang rapat Banmus DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Persidangan II dalam sambutannya mengatakan, kedatangan Sekretariat Jenderal dan Bagian Keahlian DPR-RI  ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka sharing untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI dan guna meningkatkan kualitas dukungan Persidangan DPR RI serta Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI.
Cholida Indryana, S.H juga menjelaskan terkait Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Persidangan, Biro Persidangan II dan Mahkamah Kehormatan Dewan Sekretariat Jenderal DPR RI.
 
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kabag Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan, Drs. Toman Nababan, MSP mengucapkan selamat datang dan berterimakasih atas kunjungan dari Sekretariat Jenderal Bagian Keahlian DPR RI ke DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Selanjutnya, Kabag Per-UU dan Persidangan tersebut juga mengatakan, terkait struktur organisasi di DPRD Provinsi Sumatera Utara hal tersebut masih sangat minim, hanya ada 4 (empat) Kabag Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan, Kabag Keuangan, Kabag Informasi dan Protokol, Kabag Umum, selain itu terjadi juga penciutan ditahun 2017, penyatuan antara bagian Perundang-undangan dan Bagian Persidangan. Dimana dengan penyatuan Bagian Perundang-undangan dan Bagian Persidangan sempat  membuat sedikit kewalahan dalam membagi tugas-tugas untuk dikerjakan, namun sekarang sudah mulai terbantu tugas-tugas tersebut dengan adanya Tim Ahli/ Tenaga Ahli di Bagian Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan yaitu Tim Ahli Bapemperda.
Terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang sebelumnya terdapat 4 (empat) tahap yaitu tahap penyampaian, pandangan umum, jawaban eksekutif dan pengambilan keputusan dengan dilaksanakannya 4 (empat) kali sidang paripurna. Sedangkan saat ini sudah menjadi dua tahapan yaitu penyampaian dan pengambilan keputusan dengan dilaksanakanannya 2 (dua) kali sidang paripurna, Selanjutnya kami juga ingin mengetahui bagaimana proses pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 
Kabagset BURT Wazir, SE, MM menjelaskan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah diatur didalam Peraturan Tata Tertib DPRD yaitu Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah dan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimana Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah terdapat 2 (dua) tahapan yaitu pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Jika Rancangan Undang-Undang melibatkan 2 (dua) atau lebih Kementerian, maka akan diserahkan kepada Sekretariat Pansus sedangkan  bila hanya melibatkan 1 (satu) Kementerian maka akan dibahas di Komisi-Komisi terkait.
Kasubag Baleg DPR RI Michiko Dewi, SH juga menambahkan bahwa Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu penyusunan, harmonisasi dan pemantauan. Prolegnas diawali dengan menyerap aspirasi biasanya dimulai pada bulan Agustus dengan membentuk 3 (tiga) Tim yang akan diturunkan ke 3 (tiga) Provinsi sebagai perwakilan dari masyarakat dan DPRD Daerah di Indonesia. Prolegnas ditujukan untuk tahun berikutnya dan terdapat 11 (sebelas) Komisi di DPR RI yang juga membantu penyusunan prolegnas.