Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT KOMISI B DPRD PROVSU DENGAN DISBUDPARSU DAN DPD. HPI SUMUT

Posted September 18, 2018
Written by user
Category Umum
RAPAT KOMISI B DPRD PROVSU DENGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SUMATERA UTARA DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH  HIMPUNAN PRAMUWISATA IINDONESIA SUMATERA UTARA

Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sumatera Utara Dan Dewan Pimpinan Daerah  Himpunan Pramuwisata Indonesia Sumatera Utara di ruangan rapat Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 18 September 2018.

Rapat di pimpin oleh Wasner Sianturi selaku Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara di dampingi anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara di ruangan rapat Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Rapat tersebut membahas permasalahan mengenai Asosiasi teknis dan langkah-langkah pelayanan pariwisata menuju ke hotel, restoran dan dalam perjalanan serta cara memandu wisatawan (Turis Asing) dan permasalahan tentang pembuatan Peraturan Daerah (Regulasi) yang mengatur kepariwisataan.

Dalam hal ini HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Sumut menjelaskan permasalahan yang ada bahwa beroperasinya orang asing sebagai Tourist Guide di destinasi wisata unggulan di daerah Sumatera Utara, banyaknya Biro Perjalanan Wisata (BPW) dari luar negeri yang membatalkan wisatawannya berkujung ke Sumatera Utara disebabkan mereka berasumsi bahwa tidak adanya Pramuwisata dan BPW yang legal, beroperasinya individu-individu yang mengklaim dirinya sebagai Pramuwisata yang mengakibatkan rusaknya informasi tentang Sumatera Utara, merusak standart tarif Paket Wisata yang sudah dilakukan oleh BPW yang resmi, belum optimalnya pelaksanaan Pergub no. 21 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Sumatera Utara, di harapkan sektor Pariwisata di Sumatera Utara seharusnya menjadi core economic sebagai leading sector dengan latar belakang kekayaan potensi wisatanya serta perlunya percepatan penerbitan landasan hukum yang kuat dan Perda (Peraturan Daerah) tentang Pramuwisata.

Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan akan mendukung HPI untuk percepatan pembentukan Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur kepariwisataan