Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN KERJA BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAMBI KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted September 6, 2018
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN KERJA BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAMBI KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 
Kamis, 06/09/18, DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, kunjungan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Jambi, Chumaidi Zaidi, SE didampingi Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi H. Mauli Pulungan, SH, Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jambi Luhut Silaban, SH, H. Hasim Ayub, SH.MH, Arrahmat Eka Putra, SE dan diterima oleh Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ebenezer Sitorus, SE didampingi Tenaga Ahli BPPD DPRD Provinsi Sumatera Utara Syaravina Lubis, SH.M.Sc diruang rapat banmus DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Chumaidi Zaidi, SE mengatakan kedatangan DPRD Provinsi Jambi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka studi banding Raperda.
Chumaidi juga menanyakan, terkait benturan jadwal kerja Anggota DPRD yang berada dalam dua AKD (alat kelengkapan dewan) atau lebih, bagaimana cara mengatasi benturan jadwal kerja Anggota DPRD tersebut.
Selanjutnya, Mauli Pulungan, SH menanyakan terkait perbedaan signifikan antara PP No. 18 tahun 2017 ke PP No. 12 tahun 2018 dan muatan lokal apa saja yang bisa ditambahkan ke PP No. 12 tahun 2018.
Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi tersebut juga menanyakan terkait Reses diluar Dapil (daerah pemilihan).
Menanggapi hal tersebut, Ebenezer Sitorus, SE yang juga Anggota BPPD DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam sambutannya, mengatakan terkait benturan Anggota DPRD yang berada di dua atau lebih AKD, Untuk penyusunan jadwal kunjungan/kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara telah di jadwalkan dalam Banmus, DPRD Sumatera Utara juga melakukan banmus berjalan dan perubahan Jadwal Banmus, dimana perubahan jadwal tersebut tergantung dari Hasil Rapat Pimpinan beserta alat Kelengkapan Dewan.
Terkait PP No. 12 Tahun 2018, sistem perubahan tatib sudah disepakati melalui rapat Pimpinan dan rapat Paripurna melalui Pansus yang anggotanya terdiri dari Ketua Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengenai muatan lokal DPRD Provinsi Sumatera Utara juga ada beberapa yang telah di akomodir untuk dimasukkan ke dalam muatan lokal PP No. 12 tahun 2018.
Terkait kegiatan Reses di DPRD Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini masih dilakukan di Dapil masing-masing, belum ada wacana dan paying hukum untuk melakukan kegiatan Reses diluar Dapil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.


Tenaga Ahli BPPD DPRD Provinsi Sumatera Utara menambahkan, terkait perubahan signifikan di PP No. 12 tahun 2018, terdapat beberapa perubahan signifikan yang terjadi antara pada masa kerja Pansus (panitia khusus) dilakukan perpanjangan, dimana untuk pansus yang membahas perda diberikan masa kerja selama 1 (satu) tahun sedangkan pansus yang tidak membahas perda diberikan masa kerja selama 6 (enam bulan. Perubahan lainnya ialah di BPPD dilakukan pengikutsertaan partisipasi masyarakat untuk usulan perda yang akan dibahas.